Bawaslu Belitung Timur Matangkan Persiapan Kegiatan Penguatan Literasi Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas

Belitung Timur — Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menggelar rapat persiapan fasilitasi kegiatan Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dengan tema “Penguatan Literasi Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas untuk Partisipasi Demokrasi yang Inklusif”, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Kepala Sekretariat, Kasubbag P3SPH, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas sekaligus mendorong partisipasi yang setara dalam proses demokrasi.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai aspek teknis dan substansi kegiatan, mulai dari penyusunan materi, mekanisme pelaksanaan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, hingga strategi penyampaian informasi yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing bagian guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menegaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, kegiatan penguatan literasi kepemiluan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta mendorong keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

Melalui rapat persiapan ini, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan yang edukatif, partisipatif, dan aksesibel bagi seluruh peserta. Upaya tersebut sejalan dengan semangat mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.