Bawaslu Belitung Timur Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu melalui Konsolidasi Demokrasi di Selinsing dan Gantung

Belitung Timur — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Luar Tahapan pada Kamis (7/5/2026) di tiga titik wilayah, yakni Kantor Desa Selinsing, Kantor Kecamatan Gantung, dan Kantor Desa Gantung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mendukung kualitas penyelenggaraan Pemilu yang lebih akurat, partisipatif, dan berintegritas.

Kegiatan pertama berlangsung di Kantor Desa Selinsing pada pukul 09.00 WIB, dihadiri Ketua Bawaslu Belitung Timur Danny Sugara, Anggota Bawaslu Belitung Timur Chandra Ardilla Putra, Kepala Subbagian P3SPH Bawaslu Belitung Timur Samsiah, Kepala Desa Selinsing Harianto, dan staf Subbagian P3SPH.

Dalam sambutannya, Danny Sugara menyampaikan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat koordinasi pengawasan serta sinkronisasi data kependudukan sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Diskusi bersama Pemerintah Desa Selinsing menyoroti tingginya mobilitas penduduk, terutama karena sekitar 60 persen masyarakat bekerja sebagai penambang timah. Dari sekitar 5.000 pemilih, terdapat kurang lebih 1.000 warga yang tergolong golput, yang didominasi kelompok putus sekolah dan masyarakat apatis terhadap politik.

Pemerintah Desa Selinsing berkomitmen memperkuat pendataan warga pendatang dan mendukung kebutuhan validasi data pemilih, termasuk data pemilih pemula, mutasi penduduk, dan data kematian.

Kegiatan kemudian berlanjut pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Gantung dengan dihadiri Ketua Bawaslu Belitung Timur Danny Sugara, Anggota Bawaslu Belitung Timur Chandra Ardilla Putra, Camat Gantung Dela Wahyudi Rinursyah, Kepala Subbagian P3SPH Bawaslu Belitung Timur Samsiah, dan staf Subbagian P3SPH.

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada dinamika perpindahan penduduk, potensi kerawanan administrasi, serta tantangan partisipasi pemilih di wilayah terdepan seperti Pulau Long. Camat Gantung menjelaskan bahwa sistem administrasi kependudukan berbasis satu NIK saat ini mempermudah proses pindah domisili, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak pilih.

Selain itu, Kecamatan Gantung dinilai memiliki karakter masyarakat yang kritis dan aktif dalam memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah, terutama pada momentum politik seperti Pileg dan Pilkada.

Selanjutnya, kegiatan konsolidasi dilanjutkan pada pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Gantung dengan dihadiri Ketua Bawaslu Belitung Timur Danny Sugara, Anggota Bawaslu Belitung Timur Chandra Ardilla Putra, Kepala Subbagian P3SPH Bawaslu Belitung Timur Samsiah, Kepala Desa Gantung Arief Kusmaniadi, dan staf Subbagian P3SPH.

Dalam sambutannya, Danny Sugara kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral sebagai langkah strategis dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai koridor hukum.

Pada sesi diskusi, Chandra Ardilla Putra mendalami kesiapan data kependudukan dan potensi kerawanan administratif di Desa Gantung, sekaligus menyampaikan arahan Bawaslu RI terkait pentingnya menjaring masukan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas Pemilu ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Gantung Arief Kusmaniadi menjelaskan bahwa tantangan utama di wilayahnya terletak pada tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman politik dan membuat masyarakat rentan terhadap opini, provokasi, maupun framing politik.

Arief juga menjelaskan secara historis perkembangan wilayah Desa Gantung yang kini telah dimekarkan menjadi Desa Selinsing dan Desa Lenggang.

Dalam pembahasan validasi data pemilih, Bawaslu meminta data warga yang genap berusia 17 tahun per April 2026, data perpindahan penduduk, dan data warga meninggal dunia. Pemerintah Desa Gantung menyatakan kesiapan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui koordinasi internal desa.

Diskusi turut menyoroti tingginya angka golput yang menurut Arief dipengaruhi dominasi pekerjaan masyarakat sebagai penambang, sehingga tingkat kepedulian terhadap Pemilu masih rendah. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui imbauan langsung dan optimalisasi media sosial desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan rencana pemasangan X-Banner sebagai media sosialisasi dimulainya tahapan Pemilu, yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Gantung.

Selain itu, diskusi turut membahas tantangan terbesar dalam edukasi politik, yakni kelompok penambang dan nelayan yang dinilai masih minim pemahaman mengenai pentingnya kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka.

Menutup kegiatan, Samsiah menanyakan penilaian pemerintah desa terhadap jajaran pengawas Pemilu. Menanggapi hal tersebut, Arief memberikan catatan mengenai potensi keterlibatan oknum perangkat desa dalam tim sukses pasangan calon. Bawaslu menegaskan adanya mekanisme sanksi tegas bagi perangkat desa yang terbukti tidak netral, dan Pemerintah Desa Gantung menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan netralitas aparatur desa.

Melalui rangkaian konsolidasi di tiga wilayah tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan akurasi data pemilih, serta membangun partisipasi masyarakat demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.