Bawaslu Beltim Jajaki Koordinasi Awal Kerja Sama Kelembagaan dengan Pemda Belitung Timur

Belitung Timur – Bawaslu Kabupaten Belitung Timur melakukan koordinasi dan penjajakan perencanaan kerja sama dengan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi kelembagaan melalui rencana penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tersebut diterima dengan baik oleh Bambang Trikapdi Ramajaya, S.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama.

Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur diwakili oleh Ketua Bawaslu Beltim Danny Sugara dan Anggota Bawaslu Beltim Ihsan Jaya, didampingi oleh Kepala Subbagian PPHM serta staf. Kehadiran unsur pimpinan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam merencanakan kerja sama ke depan.

Koordinasi tersebut berfokus pada penjajakan mekanisme dan perencanaan kerja sama antarlembaga sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Melalui koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, Bawaslu Beltim berupaya membangun komunikasi awal mengenai peluang kolaborasi yang dapat dituangkan dalam MoU maupun PKS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjajakan ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Beltim memperluas sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, khususnya dalam mendukung pendidikan kepemiluan, penguatan demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur berharap koordinasi ini dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya kerja sama yang terarah dan berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Melalui kolaborasi antarlembaga, upaya penguatan pengawasan partisipatif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas diharapkan dapat terus dikembangkan.