Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Hadiri Sosialisasi LHKPN Tahun 2019
|
Rabu (28/8/2019), Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menghadiri undangan sosialisasi yang di adakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi, zona integritas, kepatuhan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019 tersebut ditujukan bagi lingkup Bawaslu Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sesuai dengan undangan yang ditujukan, Wahyu Epan Yudhistira, ST., M.Eng selaku Ketua, Arief Firmansyah, S.IP selaku Koordinator Sekretariat, dan Dafid Nur, A.Md selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menghadiri sosialisasi tersebut. Peserta lain dari kegiatan ini berasal dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, bendahara pengeluaran Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.
Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan zona integritas demi terciptanya wilayah bebas korupsi di lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Edi Irawan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana, Bagian Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Hilton Tampubolon, dan Ari Susanto selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Saat ini, diketahui kepatuhan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) Negara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ialah sebesar 95 persen, diharapkan dengan terselenggaranya sosialisasi ini kepatuhan wajib lapor LHKPN Bawaslu di Bangka Belitung bisa mencapai 100 persen.
Ketua (Kanan foto), Koordinator Sekretariat (Kiri foto), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Tengah) Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menghadiri Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, kepatuhan wajib lapor LHKPN Tahun 2019, Pangkal Pinang (28/8/2019)
Penulis : Nia Maesaroh
