Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Hadiri Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019
|
Manggar, Beltimkab.bawaslu.go.id – Pada Jumat (6/9/2019) kemarin, Ihsan Jaya beserta seorang staf HPPS (Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa) menghadiri undangan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab/Kota Gelombang I, yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI bertempat di Harris Hotel & Conventions Malang.
Undangan tersebut diselenggarakan mengingat telah berjalannya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta dalam rangka penyampaian laporan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan, sehingga poin keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penindakan pelanggaran dapat tergambarkan dengan jelas.
[caption id="attachment_505" align="aligncenter" width="1152"]“Bawaslu telah menjadi lembaga penyelanggaran Pemilu tingkat dunia, tentunya setelah kita memasuki lembaga tingkat dunia tersebut, lembaga Bawaslu bisa bertukar narasi atau pendapat dengan negara lainnya dan berharap kedepannya Bawaslu menjadi pusat pembelajaran dalam hal demokrasi”, ucap Dr. Dewi Petalolo selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI dalam sambutan sekaligus pembukaan acara rakernis tersebut.
Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Gelombang I, Malang (6/9/2019).[/caption]
Dikemas dengan diskusi kelas atau diskusi perkelompok, tiap-tiap Bawaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan tantangan atau kendala yang dihadapi dengan pokok pembahasan terkait SDM, Regulasi (baik dari segi problematika dan penerapannya), serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019.
Ditutup oleh Yusti Erlina selaku kepala Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, adanya kegiatan ini menjadi forum resmi dalam problem solving penyelenggaraan Pemilu dikemudian hari, sehingga Bawaslu RI dalam merumuskan kebijakan penanganan pelanggaran mempunyai kebijakan yang jelas.
Penulis : Nia Maesaroh
Foto : Novriansyah
Editor : Wahyu Epan Yudhistira
