OPINI : Pengawasan Pemilu Dimulai dari Mereka yang Peduli

Setiap kali pemilu diselenggarakan, perhatian publik biasanya tertuju pada satu hal: siapa yang akan dipilih. Padahal, di balik proses memilih terdapat pekerjaan yang tidak kalah penting, yaitu memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Di sinilah pengawasan menjadi bagian penting dari demokrasi.

Selama ini, pengawasan pemilu sering dipahami sebagai tanggung jawab Bawaslu beserta seluruh jajaran pengawasnya. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena Bawaslu memang memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta menangani dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya. Namun, ada satu hal yang perlu disadari bersama: Bawaslu tidak mungkin hadir secara langsung di setiap tempat, setiap waktu, dan dalam setiap peristiwa yang terjadi selama tahapan pemilu.

Karena itu, pengawasan pemilu membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran lembaga pengawas. Ia membutuhkan masyarakat yang mau melihat, memahami, dan peduli terhadap proses demokrasi di sekitarnya.

Masyarakat pada dasarnya memiliki posisi yang sangat dekat dengan setiap tahapan pemilu. Mereka berada di lingkungan tempat kampanye berlangsung, menyaksikan aktivitas peserta pemilu, menerima berbagai informasi politik, dan pada akhirnya memberikan suara di tempat pemungutan suara. Kedekatan inilah yang membuat partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan yang lebih luas.

Pengawasan partisipatif bukan berarti masyarakat mengambil alih tugas Bawaslu. Sebaliknya, masyarakat menjadi bagian dari ekosistem pengawasan dengan menjalankan perannya sesuai kapasitas masing-masing. Bentuknya pun tidak selalu rumit. Memahami aturan, mengenali potensi pelanggaran, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta menyampaikan laporan atau informasi kepada pihak yang berwenang ketika menemukan dugaan pelanggaran merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pemilu.

Pertanyaannya kemudian, mengapa masih ada masyarakat yang memilih diam ketika melihat sesuatu yang diduga tidak sesuai dengan aturan?

Jawabannya tentu tidak sederhana. Sebagian mungkin belum mengetahui apa yang sebenarnya dapat dilaporkan dan bagaimana mekanismenya. Sebagian lainnya mungkin merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan membawa perubahan. Ada pula yang mempertimbangkan hubungan sosial di lingkungan sekitar, sehingga memilih tidak ikut campur. Dalam kondisi seperti ini, persoalannya bukan semata-mata tentang ada atau tidak adanya kepedulian, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat merasa memiliki ruang dan keberanian untuk berpartisipasi.

Karena itu, membangun pengawasan tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat untuk melapor. Yang lebih penting adalah membangun pemahaman bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga proses demokrasi, sekaligus memastikan masyarakat mengetahui saluran yang tepat untuk menyampaikan informasi atau dugaan pelanggaran.

Di sisi lain, pengawasan juga tidak seharusnya dipersepsikan sebagai kegiatan untuk mencari-cari kesalahan. Esensi pengawasan adalah menjaga agar seluruh proses berjalan sesuai aturan, mencegah potensi pelanggaran, serta memastikan hak-hak peserta dan pemilih tetap terlindungi. Dalam pengertian tersebut, keberhasilan pengawasan tidak selalu ditandai oleh banyaknya pelanggaran yang ditemukan. Terkadang, keberhasilan justru terlihat ketika potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi.

Pada titik inilah kepedulian masyarakat menjadi penting. Bawaslu memiliki kewenangan dan perangkat pengawasan, tetapi masyarakat memiliki sesuatu yang tidak kalah penting: kedekatan dengan lingkungan sosialnya sendiri.

Bawaslu mungkin tidak dapat berada di setiap sudut wilayah, tetapi masyarakat hadir di setiap sudut kehidupan demokrasi. Mereka adalah orang-orang yang melihat langsung apa yang terjadi di lingkungannya, mendengar percakapan di sekitarnya, dan merasakan secara langsung bagaimana proses demokrasi berlangsung.

Karena itu, pengawasan pemilu pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak pengawas yang tersedia, tetapi juga tentang seberapa banyak orang yang bersedia peduli.

Demokrasi yang sehat tidak tumbuh hanya karena aturan yang baik atau lembaga yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang sadar bahwa proses politik bukan sesuatu yang cukup disaksikan dari kejauhan. Ada tanggung jawab untuk memahami, mengawasi, dan menjaga agar proses tersebut tetap berlangsung secara jujur dan sesuai aturan.

Sebab pada akhirnya, pengawasan pemilu tidak dimulai ketika pelanggaran ditemukan. Pengawasan dimulai jauh lebih awal: ketika seseorang memilih untuk peduli, ketika seseorang bersedia memahami aturan, dan ketika seseorang memutuskan untuk tidak tinggal diam.