Penganggaran APD Bawaslu Beltim Pada Pilkada 2020

Keterangan foto: Rapat Koordinasi Penganggaran Pilkada Serentak Kabupaten Belitung Timur, Rabu (17/6/2020)

Rabu, 17 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menghadiri undangan Rapat “Koordinasi Penganggaran Pilkada Serentak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020” yang merupakan undangan dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belitung Timur.

Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua Bawaslu Beltim, Ihsan Jaya Koordiv PHHL, Arief Firmansyah Koordintor Sekretariat Bawaslu Beltim serta Dafid Nur selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu  menghadiri undangan tersebut.

Selain Bawaslu Kab. Beltim, dalam undangan tersebut turut hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Beltim, KPU Kab. Beltim, Kapolres Kab. Beltim, dan Komandan KODIM 0414 Belitung, serta Kabag. Tata Pemerintahanan (Tapem) dan Kerjasama Setda. Kab. Beltim.

Pembahasan dalam Rapat tersebut sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) RI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pemendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat ini menyambung pada Rapat “Koodinasi Persiapan Pilkada Serentak” yang telah dilakukan pada Senin (8/6/2020) sebelumnya.

Nilai Perjanjian Dana Hibah (NPHD) yang telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebab berhentinya Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan kembali diserahkan karena Tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan.

Bawaslu Beltim sebagai satu diantara yang terundang menyampaikan adanya kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD) melihat kondisi Tahapan yang berlanjut ditengah Pandemi COVID-19 dan sebagai bentuk kepatuhan pada Protokol Kesehatan serta bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lapangan nantinya.

Memedomani Pemendagri Nomor 41 Tahun 2020, rapat tersebut sampai pada kesimpulan bahwa tidak adanya penambahan untuk besaran yang ada di Anggaran NPHD yang telah diberikan kepada Bawaslu, KPU, Polres, dan bagian Keamanan. Disampaikan bahwa untuk penyediaan APD diserahkan kepada masing-masing agar dapat merasionalisasikan dan mengoptimalkan anggaran yang telah diberikan.

Penulis & Foto             : Nia Maesaroh

Editor                          : Wahyu Epan Yudhistira