BAWASLU BELTIM HADIRI RAPAT PEMBINAAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN: PENGUATAN KOORDINASI PASCA BERAKHIRNYA KEWENANGAN KASN

Kamis, 30 Oktober 2025, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menghadiri Rapat Pembinaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran dengan mengusung tema “Kajian Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya”. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (P3S) dan staf P3SPH Bawaslu Kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kegiatan tersebut, Kordiv P3S Bawaslu Beltim, Chandra Ardilla Putra menyampaikan bahwa salah satu tantangan baru yang dihadapi Bawaslu adalah perubahan mekanisme penanganan pelanggaran etik Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berakhirnya kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menindak pelanggaran kode etik ASN. Kondisi ini menuntut adanya penguatan koordinasi antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar penanganan pelanggaran dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Yaumil ikrom serlaku Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Provinsi Babel, dalam kesimpulannya menegaskan pentingnya kejelasan batas antara fungsi pencegahan dan penindakan. Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya dapat diteruskan kepada BKPSDM untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku. Bawaslu berperan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, sedangkan BKPSDM menjadi pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Selain itu, mekanisme pelaporan dan koordinasi yang sebelumnya dilakukan dengan KASN kini perlu disesuaikan, baik dalam penyampaian informasi awal maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga konsistensi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.